BBM satu harga sendiri menjadi keinginan pemerintah agar seluruh wilayah di Indonesia bisa mendapatkan BBM dengan harga yang sama berlaku secara nasional. Pertamina dalam hal ini akan melakukan subsidi silang, dimana keuntungan di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia digunakan untuk mensubsidi ongkos angkut BBM di wilayah terdepan, terluar dan terpencil di Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam kunjungannya ke Papua pada peresmian bandara Nop Gliat Dekai dan peresmian penetapan BBM Satu Harga Untuk Papua di Yahukimo, Papua, Selasa (18/10/2016).
"Dirut Pertamina pernah menyampaikan kepada saya, ini hitung-hitungannya di Papua kita rugi Rp 800 miliar. Ini bukan masalah untung dan rugi. Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rp 800 miliar itu terserah dicarikan corss subsidinya itu dari mana," ujar Jokowi.
"Pertamina ini kan untungnya juga besar. Jadinya cross subsidi ini bisa dilakukanlah. Tetap untung, tapi berkurang sedikit, untuk Papua," tambahnya.
Pertamina sendiri tengah membangun lembaga-lembaga penyalur BBM di daerah-daerah yang belum ada SPBU ataupun APMS nya. Saat ini ada delapan wilayah di Papua yang harga jual per liternya lebih mahal dari nasional, bahkan hingga Rp 100.000/liter.
Selain itu, Pertamina juga akan melakukan pengiriman BBM via laut dan udara, sebagai alternatif selain darat. Tiga unit pesawat air tractor dengan kapasitas 4 kilo liter pun diimpor dari Kanada oleh anak usahanya PT Pelita Air Service. Jokowi berujar, dengan keuntungan yang telah diperoleh Pertamina selama ini, ia yakin Pertamina bisa mengembang tugas ini dengan baik melalui efisiensi.
"Tanpa mengurangi keuntungan yang ada dan saya kira sebagai BUMN, Pertamina juga sudah banyak memperoleh hak-hak istimewa untuk berbisnis. Jadi wajar pemerintah memerintahkan untuk mengemban tugas mewujudkan keadilan di harga BBM," jelas dia.
Dalam prosesnya, Jokowi mengaku ini membutuhkan waktu yang bertahap agar seluruh wilayah di Indonesia bisa merasakan harga BBM satu harga yang berlaku secara nasional. Pasalnya ada banyak wilayah di Indonesia yang masih memiliki gap dalam harga. Untuk itu ia menginginkan adanya proses koordinasi dalam penyaluran kepada masyarakat.
"Pelaksanaan di lapangan. Kadang-kadang kalau kebijakan pelaksanaan nggak diikuti, bisa terjadi miss. Ini yang tadi saya ingin memberikan perhatian dan peringatan. Nanti Pak Kapolda di sini untuk juga ikut mengawasi harga itu sampai di masyarakat. Artinya semuanya pada posisi harga itu," tutur dia.
"(Soal target) Tahun depan lah. Tahun ini kan kira-kira yang gap-nya lebar yang baru kita dekati," pungkasnya.
No comments:
Post a Comment