Friday, September 30, 2016

Menurut Keluarga Abdul Gani dengan Dimas Kanjeng ada Masalah


MAIN POKER ONLINE KLIK DISINIDuka mendalam masih dirasakan keluarga Abdul Gani (43), eks pengikut yang diduga dibunuh orang 'suruhan' Dimas Kanjeng Taat Pribadi pada 13 April 2016. Mereka minta pelaku pembunuhan dihukum berat.

Abdul Gani merupakan putra ketiga dari 5 bersaudara. Dia lahir di Dusun Krajan, Desa Kerampilan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Kemudian pindah ke Kelurahan Semampir, Kecamatan Kraksaan, Probolinggo, karena sudah berkeluarga. Saat ini, rumah ditempati orangtua dan kakak kandung Abdul Gani.


Saat detikcom dan sejumlah jurnalis bertandang, Jumat (30/9/2016), Sakur, ayah Abdul Gani, dalam kondisi sehat. Sedangkan ibunya, Nuryati, tengah sakit.

Aswati (46), kakak kandung Abdul Gani, histeris begitu mengingat tragedi pembunuhan itu. Bahkan dia sempat pingsan. 


"Saya tidak terima adik saya disiksa dan dibunuh dengan sadis. Pokoknya hukum seperti yang dialami seperti adik saya, biar mereka juga merasakan bagaimana sakitnya menyiksa dan membunuh orang," kata Aswati sambil menangis. Aswati memegang foto Abdul Gani dan istri pertamanya, Yuni, yang berasal dari Padang, Sumatera Barat.

Aswati mengatakan, adiknya tak begitu banyak bercerita tentang masalahnya dengan Dimas Kanjeng. Namun ada perkataan Gani yang menandakan ia dalam masalah. "Maju kena mundur kena," begitu kata Asmawati, menirukan ucapan Gani kepada dirinya kala itu.


Salah satu keponakan Gani mengungkapkan ucapan terakhir Gani sebelum ditemukan tewas. "Terakhir mengatakan kalau akan melakukan pertemuan dengan Kanjeng (Taat Pribadi) di padepokan," kata remaja yang enggan disebut namanya ini. Setelah itu, Gani tak diketahui kabarnya dan ditemukan tewas, di Wonogiri, Jawa Tengah.

Polisi menetapkan Taat Pribadi jadi dalang pembunuhan dua orang bekas anak buahnya, Abdul Gani dan Ismail Hidayah. Gani dan Ismail termasuk orang yang membantu Taat Pribadi selama menjalankan aktivitasnya di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi.




Pemprov DKI Saja Tak WTP, Apalagi Keuangan Pribadi Ahok kata Sandiag Uno


MAIN POKER ONLINE KLIK DISINIJual beli serangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Sandiaga Uno semakin panas. Setelah Ahok menyerang Sandiaga soal Panama Papers dan Tax Amnesty, Sandiaga balas mengungkit soal laporak keuangan Pemprov DKI yang berpredikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Jangan bicara saja gue bersih, gue bersih, gue bersih, tapi betul-betul dihadirkan laporan keuangan wajar tanpa pengecualian, tanpa catatan," ujar Sandiaga sesuai salat Jumat di Masjid Guru Amin, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (30/9/2016).


"Kita lihat saja nanti KPK membuka. Masa ada sih orang yang bersih banget enggak ada kesalahan. Masa enggak mau melihat kemungkinan ada yang tercecer laporannya. Wong dia ngurusun DKI saja enggak wajar tanpa pengecualian, apalagi (keuangan) pribadinya. Mana ada waktu," lanjutnya.

Namun Sandi menyambut baik ajakan Ahok agar tiap cagub dan cawagub membuka hartanya. Alasannya, setiap cagub dan cawagub harus bebas dari korupsi dengan menghadirkan laporan keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).


"Saya enggak memanas-manasi, yang diprakarsai Pak Basuki maksudnya baik. Bagaimana menghadirkan laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian," kata Sandi.

Sandi dan Ahok memang jual beli serangan, utamanya soal transparansi harta. Sandiaga awalnya menantang para cagub dan cawagub DKI untuk mengikuti Tax Amnesty. Menanggapi tantangan Sandiaga, Ahok mengatakan bahwa dirinya tidak perlu mengikuti Tax Amnesty karena tidak masuk dalam skandal Panama Papers. Ahok juga mengatakan dirinya tak menyembunyikan harta di luar negeri, berbeda dengan Sandiaga. Mendengar pernyataan Ahok, Sandi menyatakan bahwa 97 persen hartanya ada di Indonesia.


Laporan keuangan Pemprov DKI memang akrab dengan predikat WDP. Dalam tiga tahun terakhir, yaitu di 2013, 2014 dan 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyematkan predikat WDP untuk laporan keuangan Pemprov DKI. 




Sungai di Jakarta Kini Bersih, Anies: Itu Dirancang oleh Pak Fauzi Bowo


MAIN POKER ONLINE KLIK DISINICalon gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengakui bahwa saat ini kondisi sejumlah sungai di Jakarta sudah nampak bersih. Keberhasilan memberesi sungai-sungai di Jakarta itu merupakan program kesinambungan dari beberapa gubernur yang menjabat di Jakarta. 

Menurut Anies, pada tahun 2009 Gubernur DKI Jakarta kala itu Fauzi Bowo merancang program kali bersih. Program itu dijalankan oleh pria yang akrab disapa Foke itu menjelang akhir masa jabatannya. Selanjutnya program tersebut dilanjutkan oleh gubernur selanjutnya yakni Joko Widodo (Jokowi). 


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kini menjabat melanjutkan program kali bersih itu setelah Jokowi menjadi Presiden. Hasilnya kini sejumlah kali di Jakarta pun nampak bersih dan enak dinikmati. 

Program kali bersih yang membuat sungai di Jakarta kini bebas sampah, kata Anies, merupakan bukti bahwa program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu selalu berkesinambungan. 

"Sebagai contoh, sekarang sungai-sungai bersih bukan? Programnya dirancang tahun 2009 oleh Pak Fauzi Bowo, lalu dilaksanakan di akhir pemerintahan Pak Fauzi Bowo. Lalu dilanjutkan oleh bapak Jokowi. Lalu 2 tahun terakhir ini diteruskan oleh Pak Basuki," kata Anies di Rukan Jatinegara, Jalan Bekasi Timur IX, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (30/9/2016).

Menurut Anies ada sejumlah program kerja gubernur yang sifatnya berkesinambungan. Tak selamanya ketika gubernur berganti, programnya tak dilanjutkan. Apabila programnya baik tentu akan dilanjutkan oleh gubernur selanjutnya. 


Anies pun berjanji, jika terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 dia akan melanjutkan program kerja Ahok yang baik. "Pemilihan gubernur itu untuk menjadikan Jakarta lebih baik. Program-program gubernur sekarang yang sudah baik itu justru harus kita lanjutkan. Jangan sampai programnya baik justru dihentikan. Sebagian program itu berkesinambungan," kata Anies.





Polisi Selidiki Dugaan Hacker di 'Videotron Bokep' Dekat Kantor Wali Kota Jaksel


MAIN POKER ONLINE KLIK DISINISubdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya langsung menyelidiki kebocoran video porno dalam tayangan iklan videotron di depan kantor Walikota Jakarta Selatan, Kebayoran Baru. Kemungkinan adanya hacker dalam kebocoran video mesum itu didalami oleh polisi.



"Sedang kami dalami. Kita akan dalami apakah itu serangan hacker atau lainnya," ujar Kasubdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Roberto Gomgom Pasaribu kepada detikcom, Jumat (30/9/2016).

Roberto menambahkan, pihaknya telah menurunkan tim untuk menganalisa tayangan pornografi tersebut.

Tayangan video porno muncul dalam sebuah iklan videotron yang terletak di depan kantor Walikota Jaksel itu terjadi sekitar pukul 12.30 WIB siang tadi.

Sontak hal itu menjadi tontonan sejumlah pengendara yang melintas. Warga yang berjalan kaki juga heran mengapa video 17+ itu diputar.




Kata Marwah Daud soal Foto Dimas Kanjeng Bersama Jokowi dan Panglima TNI


MAIN POKER ONLINE KLIK DISINIBeredar foto-foto Dimas Kanjeng Taat Pribadi (46) dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Presiden Joko Widodo. Ada yang percaya, ada yang menduga itu rekayasa atau editan.

Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng, Marwah Daud Ibrahim, termasuk orang yang percaya. Biasanya, ada sultan (koordinator pengikut) atau santri yang mengajak Dimas Kanjeng bertemu pejabat atau orang penting. Nah, saat itulah, pengambilan gambar dilakukan.

"Sebetulnya, beliau (Dimas Kanjeng) tidak ingin, tapi kadang tidak bisa menolak," kata Marwah kepada detikcom, Jumat (30/9/2016).

Marwah menilai wajar seseorang berfoto dengan pejabat. Banyak yang melakukannya. "Jadi kalau beliau berfoto dengan pejabat, ya nggak aneh juga kan?" kata perempuan bergelar profesor ini.

Foto Dimas Kanjeng bersama Panglima TNI Gatot Nurmantyo terpampang di kalender di Padepokan. Dituliskan, foto itu diambil di Istana Negara. Saat dikonfirmasi, Gatot mengaku tidak tahu. Namun kata Gatot, kadang memang ada orang-orang yang tidak dikenalnya mengajaknya berfoto saat ia mengikuti sebuah acara.

"Kalau wartawan nggak kasih tahu (Dimas Kanjeng), saya nggak tahu," kata Gatot saat berziarah di makam Jenderal Sudirman Yogyakarta, Kamis (29/9) kemarin.


Selain foto dengan Gatot, juga ada foto Dimas Kanjeng menyalami Jokowi dengan latar belakang Wapres Jusuf Kalla di Istana Negara. Belum diketahui keaslian foto tersebut. "Saya tidak tahu. Saya tidak mau komentar," kata Juru Bicara Presiden, Johan Budi.

Sebelumnya, Kapolres Probolinggo AKBP Arman Asmara Syarifudin mengaku belum bisa memastikan keaslian foto Dimas Kanjeng dengan sejumlah pejabatitu. Dia mengatakan bisa saja foto tersebut hasil rekayasa. "Ya bisa saja untuk kepentingan tertentu," katanya.






Tidak Mampu Bayar Persalinan Rp 51 Juta, Pasutri Ini Coba Mengadu ke Ahok


MAIN POKER ONLINE KLIK DISINIPasangan suami istri Bob Benny Bikijuluw (31) dan Imelda Natalia Itayanti (30) datang ke Balai Kota Jakarta dengan wajah sedih. Mereka ingin meminta bantuan karena tak mampu membayar biaya persalinan Rp 51,8 juta di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta.

Bon dan Imelda berkaus hitam dan abu-abu mencoba menemui Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (30/9/2016). Namun dia tak berhasil menemui Ahok karena Ahok sedang meresmikan pembangunan LRT dan MRT di luar kantor.


Mereka menceritakan soal awal mula sebelum persalinan di RSCM. Pada 27 Agustus, Imelda harus ke rumah sakit karena bayi di kandungannya yang baru berusia 33 pekan harus lahir.

Mereka mengaku ke Puskesmas terlebih dahulu berharap bisa bersalin menggunakan asuransi BPJS Kesehatan. Karena persalinan tak bisa dilakukan di situ, pasutri ini bergegas ke Rumah Sakit Rawamangun, namun ternyata tak ada fasilitas Neonatal Intensive Care Unit (NICU) yang bisa digunakan untuk bayi prematur. 

"Lalu ke Rumah Sakit Persahabatan, ruang ICU penuh. Akhirnya ke RSCM," kata Imelda di Balai Kota.

Sayangnya, sesudah lahir Boy dan Imelda terkejut dengan jumlah tagihan yang disodorkan pihak RSCM. Keduanya, yang baru di PHK dari kantornya, diminta membayar biaya rumah sakit sebesar Rp 51,8 juta. Tagihan per tanggal 26 September 2016.

Mereka berpikir, BPJS tentulah bisa digunakan. Apalagi anaknya sudah dibuatkan BPJS. Tapi ternyata, BPJS si bayi belum bisa digunakan karena belum sampai 14 hari menunggu aktif. Sementara tagihan persalinan bisa saja bertambah banyak seiring bertambahnya waktu perawatan.

"Saya salah karena tidak mengikuti regulasi baru BPJS (daftar 14 hari sebelum persalinan). Anak saya lahir baru bikin BPJS. Akhirnya tidak bisa digunakan," sesal Bob.


Mereka berat untuk membayar jutaan rupiah karena keduanya baru kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tapi syarat agar bayinya bisa dibawa pulang adalah membayar dulu biaya itu.

Surat keterangan tidak mampu dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial DKI ternyata tak bisa meringankan biaya itu. "Pihak RSCM minta Rp 10 juta (uang muka)," kata Bob.

Kini dia berharap Gubernur Ahok bisa membantu. "Saya berharap Pak Ahok bisa bantu. Kita ini warga DKI," pintanya. 




Beredar Daftar Pelindung Dimas Kanjeng, Isinya Anggota TNI/Polri dan Desertir


MAIN POKER ONLINE KLIK DISINIDi akun media sosial Padepokan Dimas Kanjeng beredar nama-nama pelindung padepokan. Ada anggota TNI dan polisi, ada juga desertir. Ada yang jadi tersangka dalam kasus pembunuhan.

Berdasarkan data, ada 20 pelindung Padepokan Dimas Kanjeng. Terdiri dari 14 anggota TNI aktif dan 4 desertir. Sedangkan dari Polri, ada dua orang.


Pangkat tertinggi untuk pelindung yang berasal dari TNI adalah Peltu (Pembantu Letnan Satu). Sementara dari Polri, pangkat tertinggi AKP (Ajun Komisaris Polisi). 

Di daftar itu, ada 4 anggota TNI AU dari Lanud Abdulrachman Saleh Malang. Kepala Penerangan dan Perpustakaan (Kapentak) Lanud Abdulrachman Saleh Mayor (Sus) Hamdi Londong Allo mengatakan sampai kini pihaknya belum menerima kabar keterlibatan empat nama tersebut sebagai Tim Pelindung Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. 

Londong meminta daftar nama yang disebut-sebut sebagai pelindung padepokan. "Oh, kalau ini masih aktif, bukan pensiunan," jelas Londong kepada detikcom setelah mengetahui 4 nama berpangkat Pratu hingga Peltu di daftar pelindung padepokan, Kamis (29/9/2016).

Sejauh ini, lanjut dia, Lanud Abdulrachman Saleh tidak mengetahui adanya anggotanya terlibat atau turut beraktivitas di padepokan. Informasi tersebut bisa menjadi langkah awal untuk penyelidikan. 

Satu nama pelindung yang jadi tersangka adalah Wahyu Wijaya, pecatan TNI AD. Menurut polisi, dia merupakan pemimpin eksekutor Abdul Ghani (38) di padepokan pada April 2016. Kini dia ditahan di Mapolda Jatim.




Ini Alasan KPK Tidak Perpanjang Status Cegah Aguan ke Luar Negeri

MAIN POKER ONLINE KLIK DISINIStatus cegah bepergian ke luar negeri yang disandang Sugianto Kusuma alias Aguan tidak diperpanjang KPK. Aguan pun akan lebih leluasa untuk bepergian ke luar negeri.

KPK memintakan status cegah untuk Aguan itu per 1 April 2016 kepada Ditjen Imigrasi. Masa cegah itu berlangsung selama 6 bulan dan akan berakhir pada 1 Oktober 2016.


Biasanya, status cegah disematkan KPK pada tersangka yang belum ditahan, saksi yang berpotensi menjadi tersangka, dan saksi yang dianggap penting atau saksi kunci. Lalu apa alasan KPK hingga akhirnya tidak memperpanjang status cegah tersebut?

"Itu pertimbangan penyidik karena belum ada perubahan status dia sebagai saksi," kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati, Jumat (30/9/2016).


Sejauh ini, Aguan memang masih berstatus sebagai saksi dalam kasus tersebut. Aguan juga beberapa kali telah diperiksa KPK serta bersaksi di pengadilan.

Kabar terakhir tentang Aguan yaitu ketika dia bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis, 22 September lalu. Aguan bertemu Jokowi di Istana Negara untuk membahas amnesti pajak (tax amnesty).


Kedatangannya itu bersama-sama dengan sejumlah pengusaha besar lainnya. Sederet pengusaha yang ikut hadir di antaranya, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Arifin Panigoro, Raam Punjabi, Hary Tanoesoedibjo dan Oesman Sapta.

KPK menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak akan berpengaruh pada penanganan kasus. Sejauh ini baru ada 3 orang yang dijerat dalam kasus tersebut yaitu M Sanusi, Ariesman Widjaja, dan Trinanda Prihantoro. 




Anies Akan Teruskan Program Ahok yang Baik Jika Terpilih Jadi Gubernur


MAIN POKER ONLINE KLIK DISINICalon gubernur dari Partai Gerindra dan PKS Anies Rasyid Baswedan menegaskan, dirinya akan melanjutkan program Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) jika terpilih. Menurut Anies, banyak program Ahok yang bagus dan berkesinambungan dengan gubernur terdahulu.

Anies menjelaskan, dengan melanjutkan program Ahok bisa menjadikan masyarakat Jakarta merasakan manfaat dari apa yang dibangun di ibu kota. Anies menuturkan, tidak baik jika tiap ganti gubernur, ganti kebijakan.


"Pemilihan gubernur itu untuk menjadikan Jakarta lebih baik. Program-program gubernur sekarang yang sudah baik itu justru harus kita lanjutkan. Jangan sampai programnya baik justru dihentikan. Sebagian program itu berkesinambungan," kata Anie Baswedan di Rukan Jatinegara, Jalan Bekasi Timur IX, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (30/9/2016).

"Sebagai contoh, sekarang sungai-sungai bersih bukan? Programnya dirancang tahun 2009 oleh Pak Fauzi Bowo, lalu dilaksanakan di akhir pemerintahan Pak Fauzi Bowo. Lalu dilanjutkan oleh bapak Jokowi. Lalu 2 tahun terakhir ini diteruskan oleh Pak Basuki. Jadi kesinambungan yang baik itu penting. Karena apa? Tujuannya membuat masyarakat Jakarta merasakan manfaat. Yang baik dilanjutkan yang belum baik diperbaiki," lanjutnya.

Memimpin Jakarta, menurut Anies, berbeda dengan memimpin pembangunan real estate di Jakarta.

"Kalau real estate itu yang dipastikan itu airnya, jalannya, dan listriknya tapi enggak mikirkan masyarakat. Menjadi gubernur itu memimpin masyarakat di Kota Jakarta. Oleh karena itu bicara masyarakatnya ada budayanya, keseniannya, dan sejarahnya," ucap Anies Baswedan.

Anies juga berjanji akan menjalankan kebijakan dengan cara-cara yang manusiawi jika bersinggungan dengan warga. "Jika kita dipilih rakyat Jakarta, kita akan memimpin rakyat secara manusiawi," tuturnya.




Soal Penggusuran di DKI, ini Kata Anies Baswedan



MAIN POKER ONLINE KLIK DISINIGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menertibkan permukiman warga di bantaran Kali Ciliwung, tepatnya di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Menanggapi hal itu, cagub DKI yang diusung Partai Gerindra dan PKS Anies Baswedan menyampaikan bahwa penggusuran boleh saja.

Namun, Anies menegaskan harusnya ada pembicaraan yang baik dulu antara pemerintah dan warga yang akan digusur. Karena bisa jadi rumah warga yang akan digusur memiliki kenangan tersendiri bagi pemiliknya.


"Soal penggusuran, bila dibicarakan dengan baik bisa ada solusinya. Kita semua tahu kalau ini ada kepentingan lebih besar. Kalau ada landasan hukum pasti semua bersedia. Yang penting warga harus dihormati, dihargai," kata Anies Baswedan di Rukan Jatinegara, Jalan Bekasi Timur IX, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (30/9/2016).

"Bisa jadi mereka yang disuruh pindah ada memori sejarah di rumah yang akan digusur. Mungkin awal karirnya seperti berdagang di rumah itu. Kan kita tidak tahu. Kalau main gusur kan kasihan," lanjutnya.


Pada kesempatan ini, Anies pun berjanji bila terpilih bersama Sandiaga Uno untuk memimpin DKI akan mengedepankan dialog-dialog ke masyarakat sebelum melakukan penggusuran. Anies juga menekankan dirinya juga akan membantu warga yang kesusahan jika terpilih dengan cara iuran.

"Ke depan kami berjanji untuk mengedepankan dialog. Ada yang melanggar aturan, kita akan menegakkan aturan tapi dengan pembicaraan yang baik. Bila dibicarakan dengan baik pasti ada solusi," ucap Anies Baswedan.


"Bangsa Indonesia sudah terbiasa iuran. Zaman dulu iuran Bangsa Indonesia adalah nyawa sekarang kita akan iuran untuk masyarakat Jakarta," tuturnya.

Sejauh ini, 277 kepala keluarga (KK) eks warga di permukiman Bukit Duri telah menghuni Rusun Rawa Bebek. Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan 363 unit rusun untuk mereka. Dari 363 unit tersebut, sudah ada 315 KK yang mengambil kunci dan 277 KK yang sudah menghuni rusun tersebut.



Teman Ahok Muncul dengan Tagline #TetapAhok


MAIN POKER ONLINE KLIK DISINIKelompok relawan Teman Ahok sempat vakum beraktivitas setelah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memutuskan maju Pilgub DKI lewat jalur parpol. Teman Ahok kembali muncul dengan mengusung tagline #TetapAhok.

Teman Ahok kembali aktif dengan menggelar acara launching #TetapAhok di Markas Teman Ahok, Pejaten, Jakarta Selatan, Sabtu (1/10/2016). Juru Bicara Teman Ahok Amalia Ayuningtyas menjelaskan #TetapAhok menjadi simbol pembaruan konsep aktivitas utama relawan Teman Ahok ke depannya, dari relawan pengumpul KTP, kini menjadi relawan pemenangan.

"Sesuai janji, kita akan kembali untuk tetap men-support Ahok pada Pilgub 2017 mendatang. Acara Sabtu besok akan jadi momen kembalinya Teman Ahok dengan konsep baru," ujar Amalia.

Amalia mengatakan Teman Ahok masih akan tetap mengandalkan aktivitas digital, fundraising, dan creative campaign. Amalia juga menegaskan gerakannya tidak akan ikut memperbesar isu SARA dan sentimen personal yang dapat memecah belah kelompok masyarakat. Teman Ahok, masih kata Amalia, berkomitmen untuk ikut mengajak masyarakat Jakarta menjadi pemilih rasional. Teman Ahok menginginkan pemilih Jakarta untuk jadi standar tinggi dalam praktik berdemokrasi di Indonesia. 

"Kalaupun memilih Ahok, pilihlah karena memang kita mengakui kinerja dan potensi Ahok ke depan untuk Jakarta. Semangat ini yang ingin kita kembangkan kedepannya," tutur Amalia.

Untuk pendanaan, Teman Ahok tetap akan mengandalkan penjualan merchandise. "Dengan berjualan ini, kita ingin menjaga konsep partisipasi publik yang selama ini dibangun Teman Ahok. Kita juga sudah konsultasi dengan KPUD DKI untuk merancang sistem pembayaran yang transparan agar mudah diaudit," ujarnya.

Pada acara Launching Teman Ahok #TetapAhok, akan ada sesi diskusi yang mengusung tema 'Gerakan Politik Generasi Millenial' dengan pembicara Nusron Wahid dari DPP Partai Golkar, Hasan Nasbi selaku CEO Cyrus Network, dan Khoirunnisa Agustyati dari Perludem.