Melalui pernyataan resmi yang dibacakan Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Nara Masista Rakhmatia, Indonesia menilai apa yang dilakukan enam negara di Kepulauan Pasifik itu telah melanggar Piagam PBB. Padahal salah satu agenda utama Sidang Umum PBB kali ini adalah untuk membahas implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs).
Namun negara Solomon, Vanuatu, Nauru, Marshall, Tuvalu dan Tonga justru mencampuri kedaulatan negara lain dan melanggar
integritas teritorial.
"Para pemimpin tersebut malah memilih untuk melanggar piagam PBB dengan mengintervensi kedaulatan negara lain dan melanggar
integritas teritorial," kata Nara saat membacakan tanggapan resmi pemerintah Indonesia di Sidang Umum PBB, Rabu
(28/9/2016) kemarin.
Nara menyebut negara-negara tersebut punya agenda tersendiri dan menggunakan forum Majelis Umum PBB untuk mengalihkan
perhatian dari masalah politik dan sosial dalam negeri mereka.
Berikut ini protes keras pemerintah Indonesia atas tudingan enam negara kepulauan Pasifik di Sidang Umum PBB:
Tuan Presiden
Indonesia hendak menggunakan hak jawab kami terhadap pernyataan yang disampaikan Perdana Menteri kepulauan Salomon dan Vanuatu, yang juga disuarakan oleh Nauru, kepualau Marshall, Tuvalu dan Tonga Terkait masalah Papua, provinsi Indonesia.
Indonesia terkejut mendengar di mimbar, mimbar yang sangat penting ini di mana para pemimpin bertemu di sini untuk membahas implementasi awal SDGs, transformasi dari tindakan kolektif kita dan tantangan global lainnya seperti perubahan iklim, di mana negara pasifik yang akan paling terdampak, para pemimpin tersebut malah memilih untuk melanggar piagam PBB dengan mengintervensi kedaulatan negara lain dan melanggar integritas teritorial.
Kami menolak mentah-mentah sindiran terus menerus dalam pernyataan mereka. Itu jelas mencerminkan ketidakpahaman mereka
terhadap sejarah, situasi saat ini dan perkembangan progresif di Indonesia termasuk di provinsi Papua dan Papua Barat serta manuver polotik yang tidak bersahabat dan retoris.
Pernyataan bernuansa politik mereka itu dirancang untuk mendukung kelompok-kelompok sparatis di provinsi-provinsi tersebut
yang begitu bersemangat terlibat mengganggu ketertiban umum dan melakukan serangan teroris bersenjata terhadap masyarakat
sipil dan aparat keamanan.
Jelas pernyataan yang dibuat oleh negara-negara itu benar-benar melanggar tujuan dan maksud piagam PBB dan melanggar prinsip hukum internasional tentang relasi persahabatan antar negara serta kedaulatan dan integritas teritori suatu negara.
Kami ulangi. Itu sudah melanggar kedaulatan dan integritas teritori satu negara. Hal itu sangat disesalkan dan berbahaya bagi negara-negara untuk menyalahgunakan PBB termasuk sidang umum ini.
Negara-negara ini sudah menggunakan Majelis Umum PBB untuk mengajukan agenda domestik mereka dan bagi beberapa negara untuk mengalihkan perhatian dari persoalan politik dan persoalan sosial di negara mereka.
Negara-negara itu juga menggunakan informasi yang salah dan mengada-ada sebagai landasan pernyataan mereka. Sikap negara- negara ini meremehkan piagam PBB dan membahayakan kredibilitas Majelis ini.
Tuan Presiden
Komitmen Indonesia terhadap HAM tak perlu dipertanyakan lagi. Indonesia adalah anggota Dewan HAM PBB. Indonesia sudah menjadi anggota dewan tersebut selama tiga periode dan saat ini menjadi anggota untuk keempat kalinya.
Indonesia adalah penggagas komisi HAM antar pemerintah ASEAN dan komisi independen OIC. Indonesia sudah meratifikasi delapan dari sembilan instrumen utama HAM. Semuanya terintegrasi dalam sistem hukum nasional kami dibanding dengan hanya empat negara kepulauan Salomon dan lima negara oleh Vanuatu.
Indonesia ada di antara segelintir yang memiliki rencana aksi nasional HAM dan saat ini generasi keempat dari rencana tersebut dari 2015-2019. Indonesia memiliki KOMNAS HAM yang aktif dan kuat sejak tahun 1993 masyarakat sipil yang aktif dan media yang bebas.
Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang dewasa di dalam fungsi-fungsinya. Dengan demokrasi yang begitu dinamis bersama dengan komitmen sangat tinggi terhadap promosi dan perl;indungan HAM di semua level.
Hampir-hampir mustahil pelanggaran HAM terjadi tanpa diketahui dan diperiksa.
Tuan Presiden
Kami tegsakan kembali ada mekanisme domestik di tingkat nasional di Indonesia juga di tingkat provinsi di Papua dan Papua Barat.
Di pihak kami Indonesia akan terus memberi fokus yang tepat pada pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat dan untuk kepentingan terbaik bagi semua.
Sebagai kesimpulan tuan presiden, ada pepatah di kawasan Asia pasifik.
Ketika seseorang menunjukkan jari telunjuknya pada yang lain, jari jemarinya secara otomatis menunjuk pada wajahnya
sendiri.
Terimakasih.
No comments:
Post a Comment