Bon dan Imelda berkaus hitam dan abu-abu mencoba menemui Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (30/9/2016). Namun dia tak berhasil menemui Ahok karena Ahok sedang meresmikan pembangunan LRT dan MRT di luar kantor.
Mereka menceritakan soal awal mula sebelum persalinan di RSCM. Pada 27 Agustus, Imelda harus ke rumah sakit karena bayi di kandungannya yang baru berusia 33 pekan harus lahir.
Mereka mengaku ke Puskesmas terlebih dahulu berharap bisa bersalin menggunakan asuransi BPJS Kesehatan. Karena persalinan tak bisa dilakukan di situ, pasutri ini bergegas ke Rumah Sakit Rawamangun, namun ternyata tak ada fasilitas Neonatal Intensive Care Unit (NICU) yang bisa digunakan untuk bayi prematur.
"Lalu ke Rumah Sakit Persahabatan, ruang ICU penuh. Akhirnya ke RSCM," kata Imelda di Balai Kota.
Sayangnya, sesudah lahir Boy dan Imelda terkejut dengan jumlah tagihan yang disodorkan pihak RSCM. Keduanya, yang baru di PHK dari kantornya, diminta membayar biaya rumah sakit sebesar Rp 51,8 juta. Tagihan per tanggal 26 September 2016.
Mereka berpikir, BPJS tentulah bisa digunakan. Apalagi anaknya sudah dibuatkan BPJS. Tapi ternyata, BPJS si bayi belum bisa digunakan karena belum sampai 14 hari menunggu aktif. Sementara tagihan persalinan bisa saja bertambah banyak seiring bertambahnya waktu perawatan.
"Saya salah karena tidak mengikuti regulasi baru BPJS (daftar 14 hari sebelum persalinan). Anak saya lahir baru bikin BPJS. Akhirnya tidak bisa digunakan," sesal Bob.
Mereka berat untuk membayar jutaan rupiah karena keduanya baru kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tapi syarat agar bayinya bisa dibawa pulang adalah membayar dulu biaya itu.
Surat keterangan tidak mampu dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial DKI ternyata tak bisa meringankan biaya itu. "Pihak RSCM minta Rp 10 juta (uang muka)," kata Bob.
Kini dia berharap Gubernur Ahok bisa membantu. "Saya berharap Pak Ahok bisa bantu. Kita ini warga DKI," pintanya.
No comments:
Post a Comment